Sejumlah kalangan menduga bahwa aksi-aksi yang belakangan marak itu disiapkan guna memberi bobot kepada pertemuan sejumlah pengacara internasional yang digelar di London, Inggris tanggal 3 Agustus 2011. Para pengacara yang dihimpun aktivis OPM di luar negeri itu, sedang menyusun argumentasi hukum internasional atas tuntutan referendum di wilayah itu.
Tuntutan referendum itu menjadi tema utama yang diusung para pengunjuk rasa di sejumlah kota di Papua. Dan unjuk rasa itu hampir terjadi bersamaan dengan aksi penembakan sporadis yang berlangsung di sejumlah tempat. Tiga prajurit yang terkulai di Gatot Subroto itu ditembak di tempat dan waktu yang berbeda.
Pertama, pada 25 Mei di Pasar Distrik Illu, Puncak Jaya, korbannya adalah Sertu Kamaruzzaman. Kamaruzzaman mengalami luka di kepala. Lalu, Pratu Kadek Widana ditembak orang tak dikenal yang diduga OPM pada 5 Juli 2011. Terakhir adalah Pratu Heiberde menjadi korban penembakan pada 12 Juli 2011 di Puncak Jaya.
"Saya tertembak saat melakukan pemantauan pasar di Distrik Illu, Puncak Jaya. Saya tertembak di bagian kepala menembus ke pelipis," kata Kamaruzzaman usai dijenguk Purnomo dan Jenderal Edhie.
Kamaruzzaman sangat yakin bahwa orang yang menembaknya merupakan anggota OPM. Ada tiga orang yang menyerangnya saat Kamaruzzaman sedang berada di pasar. "Terjadi di pasar saat saya sedang patroli. Mereka tiga orang, dan saya pastikan itu dari OPM. Karena saya melihat mereka menyerang dan berusaha merampas senjata. Itu sudah pasti OPM," kata dia.
Bedil Tanpa DOM
Usai menjenguk ketiga prajurit tadi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Pramono Edhie Wibowo menegaskan bahwa TNI akan 'membersihkan' basis Organisasi Papua Merdeka di seluruh wilayah Papua. Namun, TNI, kata Pramono belum akan memberlakukan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM).
"Hanya intensitas patroli yang kita tingkatkan," ujar Pramono usai menjenguk tiga prajurit TNI yang tertembak di Papua. "Tidak ada operasi militer di sana. Yang ada hanyalah operasi pengamanan perbatasan di sana untuk menjaga," kata Pramono Edhie.
TNI, kata Pramono, juga tidak akan menambah pasukan di wilayah itu. Pasukan yang bertugas di Papua, katanya, masih cukup mengamankan wilayah itu.
Sementara, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menolerir kegiatan apapun yang dapat mengancam keutuhan NKRI. "Kami tidak akan menolerir gerakan separatisme," ujarnya. Kementerian pertahanan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan aparat di daerah untuk segera mengambil langkah seperlunya.
TMMD
Ada yang menduga bahwa aksi-aksi itu terkait dengan pertemuan para pengacara di London itu, tapi menurut KSAD Pramono Edhie, aksi-aksi itu terjadi karena intensitas TNI yang terus membangun wilayah Papua melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).
"Saya merasa bahwa meningkatnya gangguan di daerah Puncak Jaya itu karena kegiatan TNI yang sukses merebut hati rakyat. Dan itu sudah mengganggu mereka," katanya.
Dengan adanya TMMD itulah, Pramono menilai, separatis di Papua merasa terganggu. "Karena mereka selama ini menjanjikan adanya pembangunan, andai nanti sudah merdeka. Mereka itu sudah janji, sudah lama," katanya.
Menurut Edhie, oknum OPM yang menyerang TNI di Papua tidak senang dengan kegiatan TMMD. Sejumlah personil TNI yang ditembak itu merupakan anggota yang melaksanakan program TMMD. TNI memang sengaja memilih daerah-daerah yang rawan terpengaruh oleh OPM dalam program ini.
Ia menduga OPM terganggu dengan kegiatan TMMD karena sebelumnya OPM telah menjanjikan kepada warga setempat akan dibangunkan rumah, namun kemudian TNI datang tanpa banyak janji dengan membangun rumah warga melalui TMMD.
Referendum
Aksi unjuk rasa Selasa 2 Agustus 2011 itu digelar serentak di tujuh kota di Papua. Ribuan warga yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu menuntut referendum.
Di Jayapura unjuk rasa dipusatkan di Expo Waena dan Lingkaran Abepura Jayapura. Aksi itu membuat jalur Jayapura menuju Bandara Sentani lumpuh total. Suasana lengang juga terlihat di sepanjang Jalan Raya Abepura-Sentani. Sementara sejumlah toko memilih tutup, mengantisipasi kemungkinan rusuh.
Ketua KNPB, Maco Tabuni menegaskan bahwa dengan unjuk rasa di sejumlah kota itu, rakyat Papua hendak memperlihatkan kepada dunia maupun pemerintah Indonesia bahwa mereka ingin menentukan nasib sendiri, melalui mekanisme hukum yang sah dan legal. “Ini pembuktian kepada dunia dan Indonesia, bahwa rakyat Papua Barat ingin menentukan nasibnya sendiri, melalui referendum yang digelar pihak ketiga, yakni dunia internasional," tandasnya.
Apapun hasil referendum itu harus diakui oleh masyarakat Papua dan bangsa Indonesia. Maco Tabuni menambahkan, aksi demo damai ini berlangsung serempak di Jakarta dan 7 Kabupaten di Papua. Dalam aksi di Jayapura itu, massa berjalan kaki sejauh 5 kilometer dari arah Waena menuju Lingkaran Abepura. Mereka melakukan orasi politik tentang keinginan rakyat Papua, yakni referendum digelar di Papua.
Dalam kesempatan yang sama, Marco Tabuni juga mengatakan, bahwa aksi penghadangan dan penembakan yang terjadi di Kampung Nafri Abepura, Senin 1 Agustus, bukan dilakukan kelompok OPM. "Saya berani jamin, pelaku penyerangan di Nafri bukan OPM," ucapnya disela-sela aksi unjuk rasa.
Sementara Panglima OPM wilayah Perbatasan RI-PNG (Keerom), Lambert Pekikir melalui telepon selulernya, mengaku, OPM tidak bertanggung jawab atas penyerangan di Kampung Nafri. "Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka tidak bertanggung jawab atas penyerangan di Nafri, karena sementara ini OPM menurunkan senjata, menghormati unjuk rasa menuntut referendum hari ini. Sesuai perintah dari Petinggi OPM di Swedia, Yacob Pray," ungkapnya.
Lambert Pekikir juga tidak mengetahui kelompok mana yang melakukan penghadangan dan penyerangan. "Saya tidak tahu ini kelompok mana, yang pasti bukan OPM," paparnya.
Aksi penghadangan dan penyerangan oleh kelompok bersenjata tak dikenal terjadi di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura, Papua, Senin 1 Agustus 2011, pukul 03.00 Waktu Indonesia Timur. Akibatnya 4 orang tewas dan 4 luka-luka. Di lokasi penghadangan itu ditemukan bendera OPM.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meminta masyarakat, khususnya masyarakat Papua tidak terprovokasi dengan tuntutan referendum. Menurut dia, pertemuan International Lawyer for West Papua di London, Inggris pada 3 Agustus 2011 yang meminta referendum di Papua, tidak populer di mata rakyat.
"Karena sebetulnya itu hanya dilakukan oleh segelintir orang saja," kata Purnomo usai menjenguk tiga prajurit TNI yang tertembak di Papua, Kamis 4 Agustus 2011. Bahkan, menurut Purnomo, pertemuan tersebut tidak mendapat simpati dari Kerajaan Inggris. "Dan ternyata, responnya tidak begitu kuat di sana," tambahnya.
Purnomo mengingatkan seluruh pihak, terus mewaspadai gerakan-gerakan separatis dan upaya memisahkan Papua dari NKRI yang dilakukan segelintir orang. "Kita terus pantau dari berbagai aparat dan juga dengan daerah," ucapnya.
Laporan: Banjir Ambarita | Papua, VIVAnews
0 Komentar untuk "Papua Memanas, Ini Penjelasan TNI dan OPM"